See Full PDFDownload PDF. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN/ Corporate Social Responsibility (CSR) Compare and Contrast: Indonesia and Singapore Esty Indrasari Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Latar Belakang Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang selanjutnya disebut CSR merupakan hal yang cenderung baru Pada Teori Pers Bertanggung Jawab ini, forum dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat/orang banyak (sosial). Teori ini muncul sekitar awal abad ke 20, teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kekebabasan yang mutlak dari terori liberal. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR adalah suatu konsep yang berkembang pesat sejak tahun 1980. Konsep tersebut muncul karena reaksi dari organ isasi Adapun yang termasuk ke dalam teori normatif adalah teori pers yang terdiri dari teori otoritarian pers, teori pers bebas yang berakar dari teori liberalisme, teori tanggung jawab sosial, teori media soviet, teori media pembangunan, dan teori demokratik-partisipan. Teori operasional 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kesadaran yang bersifat niscaya bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai harmonis antara lingkungan sosial dan lingkungan alam; 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ideologi Pancasila, karena memperhatikan dua komponen yang saling terkait yakni keyakinan menata Buy eBook - $0.95. Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Mulyono Sri Hutomo. Jurnal Ilmiah Indonesia - Social Science. Buku kecil yang sedang Anda pegang ini bermula dari catatan-catatan perkuliahan saya, beberapa tahun silam. Saat itu, buku "Four Theories Of The Press" hasil karya Fred S. Siebert, Theodore Petersons, dan Wilbur Schramm Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Kebebasan Pers 1. Pembuatan Undang-undang Pers. Dengan peraturan perundang-undangan tentang pers dan penyiaran yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pers dan media massa agar kehidupan pers dan gerak media massa tetap dapat berlangsung dengan bebas namun disertai dengan tanggung jawab. Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers. Etika profesi berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/baik dan apa yang tidak benar/tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan etika profesi ini yaitu gar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak Pers Liberal, menempatkan pers sebagai lembaga yang independen, otonom, dan bebas dari negara; sedangkan Pers Tanggung-jawab Sosial yang lahir sebagai konsekuensi dari Pers Liberal menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama, di mana kebebasan pers, peranan negara, hukum, dan lain-lain berpedoman kepada kepentingan masyarakatnya.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) untuk meningkatkan sikap tanggung jawab siswa, jenis penelitian ini yaitu Action Research Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, Sonny Keraf (1998). Prinsip-prinsip etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut : a. Prinsip Otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Disebutkan oleh The World Business council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Rudito dan Famiola (2013:106) “Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan Etika memberikan panduan moral kepada pers. Pasal 5 ayat 1 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah. Konsep Dasar Etika dan Isu-isu Etis Dalam Praktik Eksistensi media Media berkaitan dgn isu Peraturan. PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 03/PERATURAN-DP/XI/2021 TENTANG PENERIMAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS. DEWANPERSPERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/1/2023 TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS. PERATURAN DEWAN PERS NOMOR:1 /PERATURAN-DP/X/2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS. YCkjKe.

contoh teori pers tanggung jawab sosial